Oleh Bob Widyahartono MA *)
Proses otonomi daerah yang tengah dilakukan negeri ini melalui Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah) terbilang masih sangat muda dalam usia, pengalaman, ataupun kesiapan infrastruktur manusia, pengetahuan dan fisik.
Sebagai bahan pembanding, Jepang yang juga negara kepulauan menyelenggarakan otonomi daerahnya melalui Zenso=Zenkoku Sogo Kaihatsu Keikaku/ Integrated National Physical Development Plan (INDP). Hasil studi INDP untuk Indonesia pernah ditawarkan tahun 1995, sebagaimana laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Mei 1995.
Otonomi Jepang bertolak dari keinginan pemerintah lokal dan ketulusan pemerintah pusat untuk menciptakan sekurangnya tiga tujuan pokok, yaitu pertama menciptakan kemandirian entitas publik lokal berdasarkan lokasi geografinya, kedua, mewujudkan konsep citizens’ self government oleh warga di daerah itu sendiri, dan ketiga, keinginan pemerintah pusat untuk menekan disparitas sosial ekonomi, lewat penyebaran kegiatan ekonomi yang tidak hanya terpusat pada satu kota tertentu saja.
Program pembangunan fisik Jepang ini dilakukan dengan tahapan-tahapan terpadu dengan tujuan akhir penghapusan kesenjangan sosial ekonomi (rectification of disparities) demi mencapai pemerataan Jepang (balanced development of national land).
Dalam pelaksanaan Zenso, tiga prinsip menjadi anutan. Pertama adanya pengakuan atas eksistensi organisasi pemerintah nasional sebagai organisasi yang berwenang di dalam mengatur strategi pembangunan nasional; Kedua, guna mengembangkan strategi pembangunan, dukungan data statistik yang akurat atas profil dan kondisi daerah masing-masing; Ketiga, proses pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Empat tahapan program pembangunan daerah Zenso I; Zenso II; Zenso III dan Zenso IV.
Zenso I dengan periode 1962-1967 menekankan konsep pembangunan fisik pada penyebaran industri-industri yang semula banyak berlokasi di kota-kota metropolitan menuju ke kota-kota besar dengan pengembangan kota-kota Industri Baru, seperti Niigata, Central Hokkaido, Matsumoto Suwa) dan Lokasi Pembangunan Industri Khusus layaknya Kashima, Harima.
Zenso II perode 1969-1975, pembangunan difokuskan pada pengembangan jarngan kerja baru seperti telekomunikasi, transportasi udara, kereta ekspres (shinkansen), highways, pelabuhan laut dsbnya, serta pembangunan industri-industri berskala besar, khususnya di kota-kota industri.
Zenso III periode 1977-1985, penyebaran kegiatan-kegiatan industri (industrial dispersion) ke tingkat-tingkat daerah agar konsentrasi kegiatan industri pada kota-kota besar tertentu saja, seperti Osaka dan Nagoya.
Zenso IV periode 1987-2000, pembentukan kawasan yang lebih tersebar, mengingat eskalasi masalah-masalah sosial terutama di kota Tokyo cukup besar, disertai jaringan informasi canggih dan pembangunan infrastruktur di luar Tokyo menghindari konsentrasi pembangunan di satu area saja.
Upaya untuk lebih mempromosikan area-area rural dengan pembangunan industri-industri software, misalnya, menjadi satu agenda yang tengah dilakukan kini. Batasan waktu (timeframe) dari masing-masing Zenso di atas bukanlah 'harga mati'.
Artinya, masing-masing Zenso tetap berjalan sesuai dengan programnya, sementara penetapan batas waktu tersebut hanya merupakan target formal yang ditetapkan pemerintah.
Sasaran utama program Zenso di atas berupa upaya pembangunan merata lewat pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah masing-masing yang semuanya terjalin dalam satu konsep kawasan yang meluas.
Pembagian wilayah-wilayah berdasar konsep itu, terdiri atas kota sentral (center city); zona pertama (primary zone); zona kedua (secondary zone); dan zona ketiga (tertiary zone). Posisi itu kira-kira sama dengan bentuk karesidenan zaman Hindia Belanda dulu atau wilayah pembantu gubernur era Orde Baru.
Center city yang terbagi atas tujuh kota sentral:Sapporo, Sendai, Tokyo, Nagoya, Osaka, Hiroshima Fukuoka. Kota-kota pusat belakangan, yakni Asahikawa dan Morioka masuk dalam center city formasi pengembangan daerah semacam itu tidak berarti lepas sepenuhnya dari tangan pemerintah pusat.
Munculnya inisiatif dan kreativitas pengembangan masing-masing daerah diberi jalan sesuai dengan potensi daerahnya, sementara daerah juga tidak bisa menafikan kewenangan pusat dalam hal-hal tertentu, seperti pendidikan, keamanan, dan perencanaan kota. Dengan kata lain, pemerintah pusat lewat departemen-departemennya masih memiliki wewenang untuk turut campur dalam tugas-tugas tertentu di daerah.
The Institute of Development Assistance (RIDA) bersama The Overseas Economic Cooperation Fund (OECF), Jepang, dalam laporannya bulan Mei 1995 pernah menyampaikan hasil studi pada pihak Bappenas. Penulis terlibat sebagai anggota counterpart mewakili LP3E Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
"INPD plan" menawarkan satu konsep pengembangan potensi daerah di Indonesia dalam dua kategori, yaitu kota sentral utama (primary cities) dan kota pendukung kedua (secondary cities) dan pengembangan segitiga interaksi regional (regional or international interaction triangle).
Kota-kota sentral utama adalah kota-kota di propinsi dengan konsentrasi penduduk yang besar, dengan fungsi administratif; dengan akses transportasi memadai serta letak geografi yang membentuk koridor Laut Jawa, yakni kota industri, perdagangan dan pariwisata, sebut saja Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makasar, Palembang, Medan masuk dalam kategori ini.
Untuk kota-kota pendukung kedua terdiri atas Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Manado, Ambon, Kupang, dan salah satu kota Irian Jaya. Kota-kota ini dapat dipertimbangkan sebagai kota-kota sentral yang secara geografis berpotensi dalam mengembangkan wilayah segitiga interaksi regional maupun internasional.
Pontianak, misalnya, dapat mengembangkan satu interaksi segitiga dengan Pekanbaru dan Singapura dalam bentuk Pontianak-Pekanbaru-Singapura interaction triangle. Interaksi segitiga semacam ini bisa pula dibentuk di Kalimantan (KalBar, KalSel, KalTim) dengan Malaysia dan Brunei.
Makasar, Kupang dan Australia bisa dikembangkan sebagai area segitiga interaksi demi pengembangan potensi kerjasama ekonomi. Manado, Ambon dan Filipina. Semua itu mengacu pada kota-kota sentral utama sebagai koridor bagi pengembangan area segitiga interaksi ekonomi regional maupun internasional. Karena perannya sebagai koridor ini, maka tentunya kota-kota sentral utama hanya sebagai "pengantar" bagi pengembangan daerah-daerah khususnya di luar koridor tersebut.
Usulan "INPD plan: kepada Bappenas waktu itu berintikan saran-saran pembangunan fisik daerah, dan upaya pemberdayaan masyarakat lewat pemberian peluang lebih besar kepada pelaku bisnis swasta,
industri kecil menengah (UKM) di daerah-daerah.
Daerah-daerah di Indonesia, khususnya di luar koridor Jawa, memiliki kewenangan dalam pengembangan potensi ekonominya di bawah "payung" segitiga interaksi daerahnya dengan pihak ketiga (regional maupun internasional).
Usulan itu sudah sekitar satu dasawarsa lalu, namun agaknya bukan menjadi terlambat untuk menjadi contoh nyata di masa kini dan ke depan untuk mendukung UU Otda di negeri ini. (*)
*) Bob Widyahartono MA (bobwidya@cbn.net.id) adalah Pengamat Ekonomi Studi Pembangunan, terutama masalah Asia Timur; Lektor Kepala di Fakultas Ekonomi
Universitas Tarumanegara (FE Untar) Jakarta.
Untuk mendorong agar kegiatan perdagangan bilateral Indonesia dan Jepang terus meningkat dibawah payung Economic Partnership Agreement (EPA), kerjasama kedua negara perlu lebih diperluas dan berfokus pada peningkatan kualitas produk di sektor UKM yang sebetulnya lebih banyak peminatnya di pasaran Jepang.
Demikian pandangan yang dikemukakan Ketua Asosiasi Pengusaha Jepang-Indonesia di kawasan Jepang Barat (Kansai) Hajime Kinoshita dalam seminar perdagangan yang digelar KBRI Tokyo, di kawasan Shinjuku, Tokyo, Kamis.
Menurut Hajime Kinoshita, banyak kalangan pengusaha Jepang yang beranggapan kualitas produk dari
usaha kecil menengah (UKM) Indonesia masih perlu ditingkatkan mutunya, mengingat potensinya sangat besar untuk bisa menembus di pasar negara-negara maju lainnya, tidak sekedar Jepang.
"Kebanyakan produk Indoensia kurang dalam hal penanganan akhir dari suatu produknya atau `finishing touch`-nya," kata mantan pimpinan Matshushita wilayah Indonesia itu.
Dihadapan sekitar 100 pelaku usaha Jepang, Kinoshita lantas menyebutkan berbagai upaya yang perlu ditingkatkan bersama agar perusahaan-perusahaan Indonesia bisa berbisnis dipasar Jepang pada era berlangsungnya EPA.
Kolaborasi dengan pengusaha Jepang, katanya, bisa mengatasi persoalan finishing touch yang jadi "biang" masalah dari produk UKM Indonesia. Penggunaan teknologi yang tepat guna (small tools), pemahaman kecenderungan bisnis yang terjadi di Jepang, bisa melengkapi potensi yang dimiliki UKM Indonesia.
Tenaga kerja Indonesia, dalam pandangannya tergolong rajin namun rendah pengalaman. Keunggulan lainnya, adalah dalam memperoleh bahan baku yang melimpah. Jadi kualitas produk Indonesia sebetulnya bisa dengan cepat diterima di pasar Jepang.
Dalam paparannya yang berjudul "Bagaimana Mempromosikan UKM di Jepang", Kinoshita menyebutkan kolaborasi yang luas dapat mengatasi kendala-kendala yang selama ini ada, misalnya dalam hal teknologi, permodalan, pengalaman buruh, serta inovasi di tingkat manajemen.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Diplomasi Perdagangan Internasional, Herry Soetanto, menjelaskan upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha, mulai dari UU Penamaman Modal yang bersifat lebih adil bagi asing, hingga perluasan kawasan ekonomi khusus di beberapa wilayah Indonesia.
Ia juga memaparkan mengenai tindak lanjut dari pemberlakuan kawasan perdagangan bebas di Batam, Bintan dan Karimun, serta peningkatan kegiatan promosi dalam rangka memperluas panetrasi di pasar internasional.
"EPA antara Indonesia dan Jepang bersifat saling melengkapi mengingat kepentingan perdagangan kedua negara bukan untuk saling bersaing," kata mantan Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional itu.
EPA Indonesia Jepang mulai berlaku efektif 1 Juli 2008, yang menghapus dan menurunkan lebih dari 90 persen pos tarif atas barang- barang yang diperdagangkan kedua negara.
Total perdagangan Jepang - Indonesia 2007 mencapai 35,5 miliar dolar AS, baik dari sektor migas maupun non migas. Dari sektor migas tercatat perdagangan 10,6 miliar dolar dan non migas 24,9 miliar dolar.
Sementara hingga April 2008 total perdagangan kedua negara bernilai 14,5 milar dolar. Sektor migas mencapai 5,3 miliar dolar, sedangkan non migas tercatat 9,2 miliar dolar.(*)
COPYRIGHT © 2008
The 6th SME`sCo Festival 2008 yang menampilkan Produk Unggulan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Nusantara dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis.
Menteri Negara KUKM Surya Dharma Ali pada pembukaan SME`sCO Festival ke-6 di Jakarta, Kamis, mengatakan pengharapannya SMEsCO kali ini akan dikunjungi oleh lebih dari 60 ribu pengunjung atau naik 11 persen dari tahun lalu.
Ia juga mengharapkan SME`sCO yang digelar pada 30 Juli sampai 3 Agustus 2008 ini dapat memperoleh transaksi lebih dari Rp17 miliar atau naik enam persen dari 2007.
SME`sCO ini, ujarnya, diikuti oleh sekitar 600 peserta KUKM dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang menempati sekitar 480 booth atau naik lima persen dari tahun lalu.
"Mereka adalah para pengusaha yang menurut penilaian Pemda setempat telah berperan mendorong pengusaha kecil dan mikro di sekitarnya," katanya.
SME'sCO Festival ke-7 2009, katanya, diharapkan sudah "go internasional" dan akan dilakukan bersama International SME'sCO Festival, antara lain dengan penyelenggaraan acara tahunan ASEAN SME Global Expo 2009.
Tahun depan, ujarnya, pihaknya juga akan melakukan pembaruan atau penajaman kembali konsep dan karakter (rebranding) SME`sCO Festival agar mempunyai identitas yang khas dan berbeda dengan event lain.
Selain itu SME`sCO Festival yang mulai diselenggarakan sejak 2003 itu juga harus lebih efektif dan efisien dalam mendukung promosi dan pengembangan jaringan usaha kecil menengah (UKM), tambahnya. (*)
Produsen komputer HP, di Jakarta, Jumat sore, memberikan hibah (grant) masing-masing 80.000 dolar AS kepada dua organisasi nirlaba di Indonesia yakni ASEAN Foundation (AF) dan News Ventures Indonesia (NVI), guna mendukung program pemberdayaan usaha mikro yang berkelanjutan untuk komunitas lokal di Indonesia.
Hibah tersebut diberikan oleh Direktur Marketing HP Indonesia, Mariana Kasim kepada Direktur NVI, Diyanto Imam dan Programme Officer AF, Ajie A Wahidin dalam acara bertajuk HP Micro Enterprise Development Program (MEDP).
Menurut Managing Direktur HP Indonesia, Loh Khai Peng, pemberian hibah kepada kedua organisasi nirlaba itu merupakan bagian dari program pemberian 23 grant HP MEDP kepada 19 organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pemberdayaan usaha mikro di Australia, China, India, Indonesia dan Thailand.
"Investasi pada komunitas ini merupakan bagian dari program HP MEDP yang secara khusus didedikasikan untuk meningkatkan keberhasilan program kewirausahaan di komunitas lokal," katanya.
Loh menambahkan, grant yang merupakan bagian dari program HP MEDP global senilai 5 juta dolar AS itu, terdiri atas 20 laptop HP, printer dan aksesorisnya, mesin fotokopi, wireless point, uang tunai senilai 30.000 dolars AS, kurikulum pelatihan serta bimbingan dari HP untuk organisasi yang akan menyediakan pelatihan pengusaha mikro (usaha kecil dan menengah/UKM).
Program HP MEDP yang dilangsungkan sejak Februari 2007 itu telah berhasil memberdayakan lebih dari 849 wirausahawan. "Sebagian besar dari mereka telah berhasil membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kemandirian komunitas lokal. HP berharap pemberian grant tahunan ini dapat meneruskan tingkat kesuksesan di masing-masing komunitas yang diberdayakan," katanya.
Sementara itu, Ajie A Wahidin mengatakan, ASEAN Foundation telah melatih ratusan pengusaha UKM di berbagai jenis usaha, seperti pengusaha tekstil, penjual voucher telepon genggam di pinggir jalan dan agen surat kabar, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan menggunakan komputer dan internet guna mengembangkan usahanya tersebut.
"Berdasarkan kegiatan pelatihan dan seminar yang diadakan ASEAN Foundation, munculnya teknologi di internet seperti e-commerce, sangat membantu usaha kecil dalam memasarkan produk mereka melalui internet," katanya.
Direktur NVI, Diyanto Imam mengatakan, grant tersebut akan membantu pengembangan kapasitas UKM terutama yang berbasis lingkungan dan sosial yang menjadikan teknologi informasi (TI) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan daya saing mereka, dalam hal ini NVI menggandeng Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jateng untuk melaksanakan pelatihan kepada pengusaha UKM.
Kedepannya, NVI akan mengadakan pelatihan TI untuk usaha kecil menengah (UKM) yang akan digabung dengan seminar bisnis praktis, yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja UKM, serta memperkenalkan cara dan ide bisnis berbasis lingkungan dan sosial kepada para pebisnis kecil dan menengah, demikian Diyanto Imam.(*)
Gejolak ekonomi global harus direspon dengan langkah pengamanan konkrit dan substansial, antara lain pemerintah harus melakukan diversifikasi pasar ekspor, memperkuat basis pasar dalam negeri serta memperkuat ekonomi di pedesaan berbasis pertanian sebagai antisipasi krisis ekonomi global.
"Dana talangan 700 miliar dolar AS oleh Amerika Serikat kepada perusahaan di AS tidak serta merta meredam gejolak global. Buktinya, bursa di AS anjlok sesaat George Bush (Presiden AS) menandatangani undang-undang tentang penalangan," kata ekonom Sutrisno Iwantono PhD, di Jakarta, Minggu.
Iwantono yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Ketua Pusat Advokasi Petani Indonesia itu, mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi dengan langkah cepat penyelamatan ekonomi nasional.
Ekspor Indonesia yang masih tergantung pada pasar Amerika dan Jepang (yang juga dapat terkena krisis AS) terutama untuk produk pertanian akan terimbas langsung. Ledakan pengangguran yang terjadi di AS akan sangat menurunkan daya beli negara itu yang tentu saja menurunkan impor mereka.
Menurutnya, pemerintah harus kembali mendengarkan saran tentang perlunya diversifikasi pasar tujuan ekspor agar tidak tergantung pada dua negara tersebut. Pasar di kawasan Timur Tengah, Eropa Barat, Eropa Timur, China dan India harus digarap lebih serius lagi.
"China dan India memang semakin penting, tetapi Timur Tengah dan Eropa Timur sebenarnya tidak kalah penting," katanya. Komoditi penting ekspor non migas antara lain udang segar/beku, tuna, coklat dan biji coklat, kopi memiliki potensi besar untuk memasuki pasar tersebut.
Menteri Perdagangan seyogyanya segera merumuskan langkah-langkah terobosan menemukan ceruk baru pasar di kawasan itu.
"Lebih dari itu kita tidak boleh sepenuhnya tergantung pada pasar global, karena sewaktu-waktu bisa ambruk. Ekspor harus diimbangi dengan orientasi pasar domestik. Karena itu upaya untuk memperkukuh pasar domestik menjadi sangat penting," katanya.
Iwantono melanjutkan, "Kita berbeda dengan Singapura atau Taiwan yang negaranya kecil sehingga sepenuhnya bertumpu pada pasar global melalui ekspor. Indonesia negara besar dengan penduduk lebih dari 210 juta jiwa, potensi pasar dalam negeri sangat besar. Hanya saja daya belinya masih rendah".
Karena itu, katanya, harus diambil upaya terobosan untuk meningkatkan daya beli masyarakat lokal terutama di pedesaan dan sektor pertanian.
Pengembangan industri pedesaan berbasis pertanian harus menjadi prioritas. Beberapa gerak cepat yang dapat dijalankan antara lain mendorong industri penyedia kebutuhan masyarakat lokal, menurunkan laju impor yang menyaingi produk lokal, misalnya barang-barang murah dari China, menyediakan fasilitasi proses produksi yang meningkatkan nilai tambah terutama melalui desiminasi teknologi dan akses pada perkreditan.
Selain itu penyederhanaan perijinan usaha bagi usaha kecil menengah (UKM) dan Koperasi, alokasi anggaran pembangunan yang lebih pro rakyat miskin, serta pelonggaran likuiditas perbankan yang kini mulai perang suku bunga.
Beberapa sektor industri yang perlu mendapat perhatian khusus, katanya, di antaranya adalah pangan dan produk pangan olahan, perikanan dan produk perikanan olahan, peternakan dan produk olahannya, kayu, produk olahan kehutanan, dan produk-produk perkebunan.
Selain itu, perbaikan iklim investasi dalam negeri perlu diperbaiki secara serius, karena arus investasi akan sangat ketat tahun ini. Sekjen UNCTAD (United Nation Trade and Development Conference) Supachai Panitchpakdi memperkirakan penurunan sekitar 10 persen investasi global dari 1,8 triliun dolar AS tahun lalu menjadi 1,6 triliun dolar AS tahun 2008 ini.
"Sebagai negara tujuan investasi di Asia kita masih kalah menarik dibanding China, India dan Vietnam. Iklim investasi telah mengalami perbaikan, namun terdapat sejumlah faktor yang masih sering dikeluhkan oleh investor antara lain keterbatasan infrastruktur, ketidak transparanan proses hukum, aturan perpajakan yang rumit, pembatasan ekuitas, komplikasi prosedur administrasi dan birokrasi, kesulitan memperoleh sub-kontrak, perselisihan perburuhan, serat keterbatasan tenaga ahli," kata Iwantono.
Terhadap faktor-faktor ini diperlukan langkah-langkah perbaikan yang substansial, tegasnya.(*)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar perbankan bekerjasama dengan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta pihak-pihak lain untuk mensukseskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Hal itu dikemukakan Presiden Yudhoyono usai memimpin rapat terbatas di Kementerian Negara Koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) di Jakarta, Senin.
"Kita ingin dengan aliran KUR akan lebih banyak lagi lapangan kerja yang dapat diciptakan dengan demikian kemiskinan di seluruh tanah air secara sistematis akan dapat diturunkan," katanya.
Presiden berharap jangkauan penyaluran KUR juga dapat lebih luas dengan adanya mekanisme yang lebih bagus, proses yang lebih sederhana dan sinergi yang lebih baik.
Rapat tersebut juga membahas lembaga yang tepat guna meningkatkan aliran KUR.
"Lembaga seperti apa, apakah membentuk bank baru atau bank yang sudah ada, atau ada lembaga lain yang bisa kita berikan misi itu," ujarnya.
Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah guna mendorong masyarakat mendapatkan KUR.
Pemerintah meluncurkan KUR pada 5 November 2007 yaitu pinjaman usaha untuk rakyat dengan pola penjaminan yang dilakukan pemerintah.
Selama tiga bulan pemerintah telah mengeluarkan dana sejumlah Rp1,7 triliun dengan debitur lebih dari 25 ribu.
"Kita berharap bulan-bulan mendatang tahun ini lebih banyak lagi yang mendapatkan aliran KUR ini," ujarnya.
Pada rapat itu hadir juga beberapa Dirut Bank BUMN antara lain Mandiri, BRI, BNI, BTN, Bukopin, dan Syariah Mandiri.
Sementara Presiden Yudhoyono didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu antara lain Suryadharma Ali, Menteri Perdagangan Mari E Pangestu dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.(*)
Tokoh nasional yang juga mantan menteri penerangan, Harmoko, sepertinya tahu benar dengan ulah sebagian orang yang menjuluki namanya dengan kepanjangan "Hari-Hari Omong Kosong" sehigga ia perlu mengklarifikasi dan membuktikan bahwa julukan itu tidak tepat.
"Kalau urusan soal rakyat, Pak Harmoko ini ngomongnya kok 'hari-hari omong kosong'," kata Harmoko mencoba menirukan anekdot di sebagaian masyarakat seputar nama Harmoko.
"Mulai hari ini akan saya ganti menjadi 'hari-hari omong komunikatif', 'hari-hari omong kooperatif', lanjut-lanjutnya saya bicara 'hari-hari ngomong kongret," katanya sambil berseloroh ketika memberikan sambutan dalam Deklarasi Nasional Partai Kerakyatan Nasional (PKN) di Jakarta Sabtu, dimana Harmoko duduk sebagai ketua dewan penasehat di partai baru itu.
Di depan pengurus, kader, simpatisan, tamu undangan, dan wartawan, Harmoko berpesan kepada seluruh jajaran PKN untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat nasional sesuai dengan namanya Partai Kerakyatan Nasional.
"Partai Kerakyatan Nasioal, ingat saudara membawa nama kerakyatan nasional, apa artinya? Saudara adalah wakil rakyat, jangan sekali-kali merusak hati rakyat, jangan
sekali-kali menyepelehkan rakyat," katanya dengan bersemangat.
Harmoko yang merasa sering dikatakan sebagai "orang" orde baru mengatakan bahwa dia memang orang orde baru, tetapi juga orde lama, dan juga bagian dari orde reformasi sehingga tidak perlu hal itu dipersoalkan. Menurutnya yang penting adalah meninggalkan yang buruk dan mengambil serta melanjutkan yang baik.
Dalam sambutannya Harmoko juga memberikan nasehat bahwa PKN jangan sekali-kali bermusuhan dengan partai lain.
"PKN jangan sekali-kali bermusuhan dengan partai-partai politik lain, kenapa karena mereka juga sama-sama berjuang, apakah itu Golkar, PAN, PDIP, apakah itu PPP, apakah itu PAN," kata Harmoko yang pernah menjabat menteri penerangan pada era pemerintahan Soeharto itu.
Deklarasi
Dalam deklarasi nasional PKN yang digelar di Gedung Djuang, Cikini, Jakarta Pusat, juga dibacakan susunan Dewan Pimpina Pusat (DPP) partai yang dilanjutkan dengan pelantikan pengurus oleh Harmoko.
Deklarasi juga diselingi dengan pembacaan Dasa Krida PKN yang antara lain berisi tentang misi-misi, seperti dalam bidang politik, mereka akan memperjuangkan terciptanya dan berfungsinya tatanan kehidupan politik yang konstitusional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mengembangkan demokrasi, menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.
Di bidang ekonomi PKN berjuang mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila sehingga mampu mengentaskan kemiskinan dengan memberikan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran.
PKN memandang perlunya ditegakkan sistem ekonomi nasional berdasarkan asas kerakyatan, keadilan, dan berkesinambungan. Peningkatan usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi menjadi pilar dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan. PKN akan mewujudkan terbentuknya undang-undang yang mendukung kemitraan bagi seluruh pengusaha baik kecil, menengah maupun besar.
Pada bidang pertahanan dan keamanan, PKN akan mengusahakan efektifitas TNI dan Kepolisian melalui peraturan perundang-undangan yang realistis dengan cara redefinisi, reposisi, dan restrukturisasi TNI-Polri. Memberdayakan TNI-Polri sebagai pelindung dan pengayom rakyat, menjaga keutuhan wilayah NKRI serta memperjuangkan anggaran yang memadai bagi TNI-Polri.
Hadir dalam deklarasi PKN antara lain, Utoyo Oesman, JB Sumarlin, penyanyi Jamal Mirdad, dan beberapa purnawirawan perwira tinggi TNI.
(*)
